Awasi Bukan Hanya Jempol, Bawaslu Kepahiang Dalami Problematika Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kewenangan
|
Awasi Bukan Hanya Jempol, Bawaslu Kepahiang Dalami Problematika Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kewenangan
Kepahiang – Guna memperkuat kapasitas dan meningkatkan kompetensi jajaran pengawas Pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos., bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan didampingi Staf Sekretariat, mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI secara daring pada Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan” serta diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi seluruh Indonesia serta Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam sambutan pembukaannya, Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., menyampaikan harapannya agar seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik serta memiliki langkah-langkah yang lebih jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Beliau juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para narasumber, yakni Prof. Agus Pramusinto dan Prof. R. Siti Zuhro, atas kesediaan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengetahuan, serta pengalaman kepada seluruh jajaran Bawaslu.
Lebih lanjut, Herwyn mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya semangat untuk terus belajar, saling membelajarkan, dan memperkuat kualitas pengawasan Pemilu.
Pada sesi pemaparan materi, Prof. Agus Pramusinto, Guru Besar FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan materi bertajuk “Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi: Jangan Hanya Mengawasi Jempol, Awasi Juga Kewenangan.”
Dalam pemaparannya, materi tersebut menyoroti berbagai persoalan terkait netralitas ASN, termasuk pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas atau ekspresi ASN di media sosial, tetapi juga terhadap penggunaan kewenangan dan jabatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Pengawasan harus mampu menjangkau tindakan, kebijakan, serta penggunaan fasilitas dan kekuasaan yang dapat memengaruhi independensi penyelenggaraan Pemilu.
Selanjutnya, Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan materi dengan tema “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu/Pilkada.” Materi ini memberikan pendalaman mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur pemerintahan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik maupun kepala desa/lurah dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu semakin memahami berbagai tantangan dan potensi pelanggaran terkait netralitas ASN, kepala desa/lurah, serta penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan substansi ini juga menjadi bekal penting dalam meningkatkan ketajaman analisis, strategi pencegahan, dan efektivitas pengawasan di wilayah masing-masing.
Keikutsertaan Ketua, Anggota, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kelembagaan, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pengawasan Pemilu yang berintegritas, independen, dan berkeadilan.