BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
|
BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Kepahiang-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang-Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Rusman Sudarsono selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Siti Atul Nuraini, S.Ip Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengikuti rapat Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Secara Virtual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. (02/02/2022)
Berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 00078/PR.03/K1/01/2022 tertanggal 28 januari 2022 Perihal undangan, mengundang Koordinator Divisi SDM dan Organisasi serta Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutan dan arahanya menyampaikan bahwa kapan harus disusun rencana anggaran tahun 2024. selain itu beliau juga mengingatkan paling tidak kita harus merinci apa saja yang harus dilakukan :
1. Terkait sharing anggaran antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Terkait Fasilitator perkantoran.
3. Terkait pembentukan seleksi jajaran Ad hoc.
4. Terkait pembentukan anggaran proses seleksi jajaran Ad hoc.
5. Dalam penyusunan kepentingan negara ini dievaluasi kebutuhan apa saja yang tidak dianggarkan.
6. Di dalam fasilitasi sentra Gakkumdu.
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Triyono juga menyampaikan mengenai standar penetapan kebutuhan honorarium, diantaranya :
1. Honorarium pengawas pemilihan kepala Daerah.
2. Honorarium Kesekretariatan.
3. Kelompok kerja Pengawasan.
4. Honorarium penggelola keuangan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Penulis : Kartina Sari
Fotografer : Wayrora Zulita
Editor : Prengki Sawaludin
Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutan dan arahanya menyampaikan bahwa kapan harus disusun rencana anggaran tahun 2024. selain itu beliau juga mengingatkan paling tidak kita harus merinci apa saja yang harus dilakukan :
1. Terkait sharing anggaran antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Terkait Fasilitator perkantoran.
3. Terkait pembentukan seleksi jajaran Ad hoc.
4. Terkait pembentukan anggaran proses seleksi jajaran Ad hoc.
5. Dalam penyusunan kepentingan negara ini dievaluasi kebutuhan apa saja yang tidak dianggarkan.
6. Di dalam fasilitasi sentra Gakkumdu.
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Triyono juga menyampaikan mengenai standar penetapan kebutuhan honorarium, diantaranya :
1. Honorarium pengawas pemilihan kepala Daerah.
2. Honorarium Kesekretariatan.
3. Kelompok kerja Pengawasan.
4. Honorarium penggelola keuangan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Penulis : Kartina Sari
Fotografer : Wayrora Zulita
Editor : Prengki Sawaludin
Tag
Berita
