Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
|
Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Kepahiang-Bawaslu Kabupaten Kepahiang- Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Zaynal yang Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Siti Atul Nuraini beserta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Wayrora Zulita dan Rice Trisnawati mengikuti rapat koordinasi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui virtual dengan menggunakan aplikasi zoom Metting. (11/03/2022).
Kegiatan ini diikuti oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan 2 orang staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 01/PW.08.00/BE/03/2022 dan 02/PW.08.00/BE/03/2022.
Rapat terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) langsung dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsio Bengkulu Lopian Hidayat, dalam kata sambuatannya menyampaikan bahwa Inspektur Wilayah II Bawaslu RI yang didalamnya terdapat Bawaslu Provinsi Bengkulu dimana Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta 6 Bawaslu Provinsi lainnya mengikuti zona intergritas, suatu kehormatan bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dimana pada kesempatan ini Ibu Rini Wartini akan memberikan pengarahan tentang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta tim dari Bawaslu akan mengevaluasi Sakip, Lakip, Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk itu seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota diikutsertakan agar dapat memberikan gambaran unit kerja kita dalam melaksanakan hal-hal tersebut.
kegiatan ini selanjutnya penyampaian materi oleh Inspektur Wilayah II Bawaslu RI, Rini Wartini terkait evaluasi reformasi dan Birokrasi bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan karena pertama bahwa organisasi Bawaslu harus selalu berbenah diri untuk menunjukan kualitas yang selalu meningkat baik kinerja maupun dari berbagai aspek tetapi kita juga masih tertinggal jauh dari kementrian lembaga lain baik dari segi kinerja, inovasi maupun integritas.
“Tetapi dari data yang ada Bawaslu terus menunjukan peningkatan baik dari reformasi birokrasi, pertanggung jawaban kinerja, Sakip, serta intgeritas dan hal itu menjadi indikator sebuah organisasi tumbuh berkembang semakin maju yaitu dengan pencapaian indeks yang semakin membaik. Semua kinerja maupun semua kebaikan tersebut akan terangkum dan mempengaruhi refomasi birokrasi suatu lembaga. Yang kedua Reformasi Birokrasi pembangunan ZI dan WBK bukan hanya berorientasi ke output tetapi berorientasi kepada hasil sehingga ada terobosan pada pelayanan publik sehingga pelayanan organiasi kita akan menjadi lebih baik” ujarnya.
Penulis : Wawan Heriyanto
Fotografer : Wawan Heriyanto
Kegiatan ini diikuti oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan 2 orang staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 01/PW.08.00/BE/03/2022 dan 02/PW.08.00/BE/03/2022.
Rapat terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) langsung dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsio Bengkulu Lopian Hidayat, dalam kata sambuatannya menyampaikan bahwa Inspektur Wilayah II Bawaslu RI yang didalamnya terdapat Bawaslu Provinsi Bengkulu dimana Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta 6 Bawaslu Provinsi lainnya mengikuti zona intergritas, suatu kehormatan bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dimana pada kesempatan ini Ibu Rini Wartini akan memberikan pengarahan tentang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas serta tim dari Bawaslu akan mengevaluasi Sakip, Lakip, Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk itu seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota diikutsertakan agar dapat memberikan gambaran unit kerja kita dalam melaksanakan hal-hal tersebut.
kegiatan ini selanjutnya penyampaian materi oleh Inspektur Wilayah II Bawaslu RI, Rini Wartini terkait evaluasi reformasi dan Birokrasi bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan karena pertama bahwa organisasi Bawaslu harus selalu berbenah diri untuk menunjukan kualitas yang selalu meningkat baik kinerja maupun dari berbagai aspek tetapi kita juga masih tertinggal jauh dari kementrian lembaga lain baik dari segi kinerja, inovasi maupun integritas.
“Tetapi dari data yang ada Bawaslu terus menunjukan peningkatan baik dari reformasi birokrasi, pertanggung jawaban kinerja, Sakip, serta intgeritas dan hal itu menjadi indikator sebuah organisasi tumbuh berkembang semakin maju yaitu dengan pencapaian indeks yang semakin membaik. Semua kinerja maupun semua kebaikan tersebut akan terangkum dan mempengaruhi refomasi birokrasi suatu lembaga. Yang kedua Reformasi Birokrasi pembangunan ZI dan WBK bukan hanya berorientasi ke output tetapi berorientasi kepada hasil sehingga ada terobosan pada pelayanan publik sehingga pelayanan organiasi kita akan menjadi lebih baik” ujarnya.
Penulis : Wawan Heriyanto
Fotografer : Wawan HeriyantoTag
Berita
