Resmikan Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Kepahiang , Fritz : Tolak Pemimpin Pembeli Suara Dan Terapkan Fungsi Pengawasan Pada Pemilihan Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia Firtz Edwar Siregar ,SH ,LL.M , Ph.D di dampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu serta rombongan tiba Di Kabupaten Kepahiang Selasa ,29/09/2020. Pada kunjungan nya di Kabupaten Kepahiang dalam Rangka Sosiasliasi Tahapan Pengawasan dan Launching Desa Anti Politik Uang di Balai Desa Willejung Sumping Bogor Baru Kecamatan Kepahiang , Firtz serta rombongan di sambut oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta di sambut tari persembahan sekapur sirih tanda di sambut secara adat Kepahiang

Firtz secara langsung meresmikan Desa Bogor Baru menjadi Desa Anti Politik Uang , Dalam pilkada kali ini politik uang tidak hanya terjaga dari pengawasan pihak kepolisian , dan kejaksaan lewat Sentra Gakkumdu , juga adanya kerja bersama antara masyarakat dan penyelenggara , dalam melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan parsitipastif yang bisa kita lakukan melalui SKPP ( sekolah kader pengawasan ) dan juga proses terkait dengan Desa Anti Politik Uang.

Kami mengapresiasi keberanian dan partisipasi masyarakat mendeklarasikan Desa Bogor Baru menjadi desa anti politik uang , “ Semangat yang ada di desa Bogor Baru dapat di contoh oleh desa - desa lain yang ada di Kabupaten Kepahiang agar menjadi Desa Anti Politik Uang “ .

Dalam menunjang proses Pilkada ini masyarakat bukan hanya sekedar memilih , tapi juga menentukan pemimpin yang amanah dan taat dengan peraturan . Politik uang dapat merusak semua mimpi yang kita bangun , mimpi mengenai proses demokrasi yang terjadi .Tegas Fritz

Pada kesempatan ini , Ketua Bawaslu Kepahiang Rusman Sudarsono mengatakan Semangat dan Antusias yang tinggi dari Masyarakat dan Pejabat Desa Bogor Baru dalam menegakkan pemberantasan Politik Uang sangat kita Apresiasi .

Perlu juga kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang baik dan bersih dari praktik politik uang harus didukung pula oleh peran aktif masyarakat dan seluruh elemen pemerintah yang terkait untuk berpartisipasi dalam mengawal setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada .

"Politik uang suatu kejahatan dalam demokrasi yang harus kita basmi , kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama , maka dari itu kita sepakat harus memberantas politik uang agar tercipta nya pemimpin yang jujur ,amanah dan berintegritas demi kemajuan Kabupaten Kepahiang ."

Ujar Rusman .

Humas Bawaslu kabupaten Kepahiang

-PemiluTepercaya

-BawasluMengawasi

-CegahAwasiTindak

-SalamAwas