Bawaslu Kabupaten Kepahiang Ikut Launching IKP Pemilu 2024,

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Kepahiang menghadiri launching Indeks Kerewanan Pemilu (IKP) Tahun 2022 yang di ikuti oleh Wawan Heriyanto dan Bayu Ade Yudha Irawan yang merupakan staf pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Badan Pengawas Pilihan Umum Republik Indonesia meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dilaksanakan di Hotel Redtop Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi Bengkulu Ketua Halid Saifullah, dan 4 Orang Anggota yaitu Dodi Herwansyah, Faham Syah, Natijo Elem, Eko Sugianto serta Kepala Sekretariat Lopian Hidayat dan Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu Apriyanto Kurniawan serta Bawaslu Kabupaten/Kota juga terundang untuk menyaksikan langsung Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmad Bagja mengatakan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merupakan sebuah parameter dalam menilai sebuah demokrasi yang dijalankan. Ianya juga menjadi instrumen untuk melihat potensi kerawanan Pemilu yang bakal terjadi. “IKP ini merupakan parameter dalam menilai demokrasi apakah berjalan dengan baik atau tidak,” sebut Rahmad Bagja seraya berharap kepada seluruh rekan pengawas Pemilu agar mengawal indeks kerawanan Pemilu ini dengan melakukan upaya-upaya pencegahan nantinya. “IKP menjadi program prioritas Bawaslu RI yang telah dimulai sejak 2014 lalu. IKP juga sebagai bentuk peringatan dini bagi melakukan pencegahan dan antisipasi,” imbuh Rahmad Bagja, lagi. Dalam kesempatan tersebut, Rahmad Bagja juga turut menghimbau kepada para pengawas Pemilu di seluruh tanah air agar dapat menekan dan mengurangi terjadinya pelanggaran Pemilu, termasuk berkaitan isu politisasi sara, black campign dan berita hoax. Terhadap ketiga hal dan isu tersebut, lanjut Rahmad Bagja, pihak telah merencanakan untuk menyusun IKP secara tematik, yang secara khusus direncanakan dan akan dilakukan penyusunan IKP-nya pada tahun 2023 mendatang. Peluncuran IKP ini di sambut baik oleh semua pihak. Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sambutanya menyampaikan “IKP ini sangat penting dan di tunggu-tunggu oleh semua pihak seperti Kepolisian, BIN, TNI, Pemda Daerah dan semua pihak lainnya. Ranking-ranking IKP ini bukan untuk di tunggu kebenarannya, tetapi untuk di cegah kemungkinan terjadinya itulah fungsi IKP”. Dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Raka Sandi juga memberikan sambutan “Dalam konteks DKPP IKP ini sangat penting karena secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi integritas penyelenggara. IKP menjadikan rujukan untuk membangun langkah-langkah pencegahan strategis kedepan. Bagi teman-teman yang di anggap tidak rawan bukan berarti tidak ada potensi”. Setelah Sambutan dari semua pihak, kemudian Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dalam sambutanya beliau mengatakan “IKP adalah parameter untuk mengukur sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia. IKP merupakan program turunan dari tahun 2018 yang kami kembangkan sampai sekarang, saat ini menjadi program prioritas nasional”. Definisi Kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Ada 3 tujuan IKP yang di paparkan oleh Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty yaitu, Pertama Memetakan Potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 di Kabupaten/Kota, kedua melakukan proteksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan, ketiga menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selanjutnya, data IKP yang telah di luncurkan ini akan disebar ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dan akan di break down oleh masing -masing Bawaslu Provinsi dan Kabupaten untuk diambil langkah-langkah dan starategi kebijakannya.