Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kepahiang Ikuti Zoom Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2

Bm2

‎Bawaslu Kepahiang Ikuti Zoom Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2
‎
‎Kepahiang – Bawaslu Kabupaten Kepahiang mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026). 
‎
‎Kegiatan ini berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama membahas tantangan integritas pemilu di ruang digital. Sesi kedua mendalami politik uang dalam pemilu.
‎
‎Sesi I: Disinformasi, Integritas Ruang Digital, dan Transformasi Digital Pemilu
‎Pada sesi pertama, Direktur Eksekutif Puskapol UI Dr. Hurriyah menyampaikan materi “Disinformasi dan Integritas Ruang Digital dalam Pemilu”. Ia menegaskan bahwa integritas pemilu tidak hanya soal melindungi suara dari kecurangan pada hari pemungutan suara. Integritas pemilu mencakup integritas prosedural, integritas kompetisi, dan integritas pilihan. Menurutnya, ruang digital dapat memengaruhi ketiga dimensi tersebut.
‎
‎Dr. Hurriyah juga menyoroti bahwa kecerdasan buatan (AI) generatif berpotensi memperbesar skala dan kecepatan manipulasi informasi. Ia mendorong pengawasan yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu konten hoaks, tetapi juga melihat siapa yang mengorganisasi dan membiayai, serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan kompetisi. Pengawasan juga harus menjaga keseimbangan antara integritas pemilu dan kebebasan warga, sehingga tetap independen, proporsional, transparan, dan akuntabel.
‎
‎Materi dilanjutkan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dengan tema “Transformasi Digital, Pengawasan Teknologi, dan Integrasi Ruang Digital”. Ia memaparkan ancaman teknologi AI dalam pemilu, seperti konten deepfake, jaringan bot otomatis, dan micro-targeting pemilih. Ia juga membahas pentingnya data terbuka pemilu berdasarkan sembilan prinsip standar NDI-OEDI, perlindungan data pribadi pemilih, serta pengaturan kampanye digital, termasuk batasan pemanfaatan AI agar tidak menyesatkan pemilih.
‎
‎Sesi II: Politik Uang dalam Pemilu
‎
‎Pada sesi kedua, Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., membawakan materi “Politik Uang dalam Pemilu: Anatomi Transaksi Elektoral, Modus, dan Tantangan Penegakan Hukum”.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa politik uang dapat dibaca melalui teori korupsi elektoral, klientelisme, patronase, dan pembelian suara. Modusnya terus bergerak dari uang tunai menuju bentuk digital dan terselubung, seperti dompet digital, voucer, dan pulsa. Berdasarkan data Bawaslu RI, pada Pemilu 2024 tercatat 234 pelanggaran politik uang yang teregistrasi, dan 27 di antaranya berlanjut hingga penuntutan atau vonis. Ia juga menyebut bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 membangun tiga lapis pertahanan, yaitu larangan dasar, sanksi administratif, dan sanksi pidana.
‎
‎Dr. Herwyn menyampaikan bahwa penanganan perkara menghadapi tantangan budaya, perbedaan penafsiran unsur di Sentra Gakkumdu, keterbatasan waktu penanganan, intervensi politik, hingga kelemahan regulasi terkait perlindungan saksi dan bukti digital. Karena itu, cara kerja pengawasan perlu bergeser dari tangkap tangan menuju pembuktian berbasis jejak, melalui patroli siber, audit dana kampanye, dan kemitraan dengan PPATK, OJK, dan Bank Indonesia. Ia menegaskan prinsip kerja mengedepankan pencegahan sambil memperkuat penindakan.
‎
‎Pada sesi yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memaparkan materi “Politik Uang dan Klientalisme Elektoral: Pola, Determinan, Perilaku Pemilih, dan Tantangan Pencegahan”. Ia menggambarkan paradoks politik uang, yakni dilarang dalam UU Pemilu tetapi ditoleransi masyarakat. Berdasarkan data survei yang dipaparkan, 69,8 persen responden menyatakan menerima uang dari calon yang meminta dipilih. Sebanyak 42,4 persen di antaranya menerima tetapi belum tentu memilih calon tersebut, sedangkan 16,5 persen menolak. Dalam survei yang sama, sembako (41,9 persen) dan uang (27,0 persen) menjadi pemberian yang paling disukai responden.
‎
‎Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan menerapkannya dalam kerja-kerja pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya terkait politik uang dan pengawasan ruang digital di wilayah Kabupaten Kepahiang.